PENGERTIAN, BATASAN DAN ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL
a. Hukum internasional,Pengertian dan Batasan
Dahulu istilah hukum internasional dipakai hukum antar bangsa-bangsa,
sekarang yang dipakai adalah hukum internasional karena selain mengatur bangsa
dan negara juga mengatur organisasi antar negara.
Istilah lain :
- Hukum bangsa-bangsa
- Hukum transnasional
- Hukum antar bangsa
- Law of nation
- Droit de gens ( Perancis)
- Internasional law
- Volker rech
- Interse
- Antarse
Istilah hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum
internasional publik, yang harus kita bedakan dari hukum perdata internasional.
Hukum perdata
internasional adalah keseluruhan kaidah dan
asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang mengatur hubungan perdata yang
melintasi batas negara.
Hukum
internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas negara ( hubungan internasional) yang bukan
bersifat perdata.
Persamaan hukum internasional public dan hukum internasional perdata
: keduanya mengatur hubungan
atau persoalan yang diaturnya. Perbedaannya
terletak pada sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya (objeknya). Hukum internasional publik mengatur
hubungan antara negara-negara, sedangkan hukum
perdata internasional antara orang perseorangan.
Batasan (definition) hukum internasional (public) bahwa batasan ini tidak tegas karena
didasarkan pada suatu ukuran yang negative yakni hubungan atau persoalan internasional yang tidak bersifat perdata. Yang
jelas bahwa hubungan atau persoalan internasonal bukan merupakan perdata,
sehingga bukan pula merupakan hubungan atau persoalan yang diatur dalam hukum
perdata internasional.
Hal inilah yang menyebabkan mengapa batasan kita yang negatif lebih
tepat menggambarkan kenyataan hubungan internasional pada saat ini. Memang ada
kalanya batas antara hubungan atau persoalan hukum perdata internasional sukar
ditarik dengan tegas.
Tetapi walaupun terkadang susah dipisahkan satu sama lain, tidak ada
alasan untuk tidak membedakannya, selama pembedaan antara hukum internasional
public dan hukum internasional perdata
masih merupakan hal yang umum. Bapak hukum internasional adalah Hugo de groot (Grotius), dengan
bukunya De jure belli act pacies
( hukum perang dan damai). Grotius mengatakan: hukum internasional adalah hukum
alam (lex nturalis).
Hukum alam adalah hukum yang menurut pemikiran akal sehat selaras
dengan kodrat alam, yang berlakunya untuk semua waktu, semua tempat, semua
masyarakat.
Misalnya:
diarang mencuri di AS, dilarang mencuri di Indonesia.
Menurut konsep ini banyak dipengaruhi oleh hukum tata negara(constitutional
law), hukum dunia merupakan semacam negara dunia yang meliputi semua negara
didunia ini( semacam negara federasi). Negara dunia secara hierarki berdiri
diatas negara-negara nasional. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan
suatu tertib hukum subordinasi.
Masyarakat dan Hukum Internasional
Adanya hukum internasional terlebih dahulu adanya suatu masyarakat
internasional yang diatur oleh tertib hukum itu. Dapat diyakini atau lebih
tepat lagi perlu adanya hukum internasional, terlebih dahulu harus ditunjuk
adanya suatu masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis bidang hukum.
Lalu uraian mengenai sifat dan hakikat hukum internasional, sebagai tertib
hukum yang mengatur kehidupan masyarakat internasional.
Perubahan dasar yang terjadi baik dalam bidang politik maupun bidang
teknologi yang tidak dapat kita abaikan untuk mengetahui masyarakat dan hukum
internasional.
1. Adanya
Masyarakat Internasional Sebagai
Landasan Sosiologis Hukum Internasional
Karena masyarakat internasional berlainan dari suatu Negara yang
merdeka dan sederajat, unsur pertama yang harus dibuktikan ialah adanya
sejumlah Negara didunia.
Untuk
menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional ini dibutuhkan
hukum guna menjamin unsure kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang
teratur. Hubungan anttara orang atau kelompok orang yang tergabung dalam ikatan
kebangsaan atau kenegaraan yang berlainan itu dapat merupakan hubungan tak
langsung atau resmi yang dilakukan oleh para pejabat Negara yang mengadakan
berbagai perundingan atas nama Negara yang meresmikan perstujuan yang dicapai
dalam perjanjin antar Negara.
Masyarakat internasional itu pada hakikatnya adalah hubungan
kehidupan antar manusia. Masyarakat internasional sebenarnya merupakan suatu
kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang
jalin-menjalin.
a. Asas hukum yang bersamaan sebagai unsur masyarakat
hukum
Dasar sosiologis hukum internasional yaitu adanya sejumlah Negara
dan kebutuhan Negara-negara untuk mengadakan hubungan satu sama lain. Kebutuhan
bangsa-bangsa untuk hidup berdampingan secara teratur ini merupakan suatu
keharusan kenyataan social yang tidak dapat dihindari lagi.
Factor pengikat yang nonmaterial ini ialah adanya asa kesamaan hukum
antar bangsa-bangsa di dunia ini, betapapun berlainan wujudnya hukum positif
yang berlaku dimasing-masing Negara tanpa adanya suatu masyarakat hukum
masing-masing bangsa. Asas pokok hukum yang bersamaan ini yang dalam ajaran
mengenai sumber hukum formal dikenal dengan asas hukum umum yang diakui oleh
bangsa-bangsa yang beradab.
Ketakserasian antara Negara demokrasi barat dan Negara sosialis
timur, bukan merupakan suatu persolan asasi dan mutlak, melainkan hanya
meupakan suatu persoalan asasi dan mutlak, melainkan hnaya merupakan soal
berlainan kepentingan yang berdasarkan pandangan falsafah politik yang
berlainan.
b. Kedaulatan Negara
Fungsi dan kedaultan dalam masyarakat internasional perlu dijelaskan
mengingat pentingnya peran Negara dalam masyarakat dan hukum internasional
dewasa ini. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan
merupakan suatu sifat atau cara hakiki Negara. Bila dikatakan bahwa Negara itu
berdaulat, dimaksudkan bahwa Negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.
Pengertian kedaulatan Negara sebagai kekuasaan tertinggi inilah yang
menimbulkan banyak salah paham .
Hukum internasional tidak mungkin mengikat negara apabila Negara
merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih
tinggi diatasnya.
Menurut asal katanya, kedulatan memang berarti kekuasaan tertinggi.
Negara berdaulat memang berarti bahwa Negara berdaulat memang berarti bahwa
Negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada
kekuasaannya sendiri.
Kedaulatan uatu Negara terbatas dan bahwa batas ini terdapat dalam
kedaulatan Negara lain merupakan konsekuensi yang logis dari paham kedaulatan
sendiri dan mudah sekali dipahami apabila kita mencermatinya secara logis.
Suatu akibat paham, kedaulatan dalam arti yang terbatas ini selain
kemerdekaan juga paham persamaan derajat. Artinya, bahwa Negara-negara yang
berdaulat itu selain masing-masing merdeka, artinya yang satu bebas dari yang
alinnya, juga sama derajatnya satu dengan yang lainnya.
Tunduknya suatu Negara yang
berdaulat atau tunduknya paham kedaulatan kepada kebutuhan pergaulan masyarakat
internasionl demikian merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat
internasional yang teratur. Keharusan tunduknya Negara-negar kepada hukum
internasional yang mengatur hubungan Negara yang berdaulat, tak bisa dipungkiri
lagi.
- Masyarakat Internasional dalam Peralihan (transition)
Masyarakat internasional kini sedang mengalmi perubahan yang besar
dan pokok. Proses ini telah dimulai pada permulaan abad XX, mengubah pola
kekuasaan politik didunia dari satu masyarakat internasional yang terbagi dalam
beberapa Negara besar yang masing-masing mempunyai daerah jajahan dan
lingkungan pengaruhnya menjadi satu masyarakat bangsa-bngsa yang terdiri dari
banyak sekali Negara yang merdeka.
Ciri-ciri masyarakat internasional demikian dan asas-asas pokok yang
menjadi dasar masyarakat demikian, menimbulkan Negara-negara baru yang merdeka,
berdaulat dan sama derajatnya satu dengan yang lainnya.
Adanya perkembangan yang memberikan kompetensi hukum kepada para
individu dalam beberapa hal tertentu, menunjukkan adanya pelaksanaan masyarakat
internasional. Yaiut dalam arti yang benar dan efektif berdasarkan asas
kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat antar Negara-negara sehingga
dengan demikian terjelma hukum internasional sebagai hukum koordinasi, timbul suatu
kompleks kaidah yang lebih memperlihatkan ciri-ciri hukum subordinasi.
Jalan tengah dengan menggunakan sistematik tradisional bagi huku
internasional umum yang terutamam didasarkan atas hubungan antar Negara-negara,
sedangkan mengenai perkembangan baru yang menyebabkan timbulnya berbagai
lembaga atau organisasi internasional akan dibahas tersendiri.
Sejarah Hukum Internasional dan Perkembangannya
1. Hukum Internasional Zaman Kuno
Hukum internasional zaman sekarang berbeda dengan zaman kuno, karena
belum ada pemisahan agama dan soal kemasyarakatan dan Negara. Hukum
bangsa-bangsa pada zaman India
Pada masa itu juga sudah dikenal kewajiban raja. Pada zaman India
Masyarakat Yunani juga sudah mengenal adanya perwasitan atau sering
disebut arbitration. Sumbangan yang paling berharga dari kebudayaan Yunani
adalah hukum internasional pada saat itu merupakan hukum yang berlaku secara mutlak
dimana saja dan berasal dari rasio atau akal manusia.
Yunani memperkenalkan
pelajaran hukum alam kepada Roma, dan hukum ini berperan penting dalam hukum
internasional. Hukum kerajaan pada zaman Romawi tidak berkembang pesat. Tak
berkembangnya hukum bangsa-bangsa disebabkan oleh masyarakat dunia yang
merupakan satu imperium, yaitu imperium Roma yang menguasai seluruh wilayah
lingkungan kebudayaan Romawi.
Pada lingkungan kebudayaan
Yunani kuno dan juga Romawi kuno, sudah dikenal konsep “Hukum Internasional”.
Hukum alam yang brasal dari zaman Yunani masih tetap berpengaruh pada zaman
Romawi kuno. Di zaman Romawi kuno juga dikenal Ius Gentium yang ruang
lingkupnya selain mencakup kaidah hukum Romawi juga mengatur hubungan dengan
orang bukan Romawi.
2. Hukum Internasional Pada Abad Pertengahan
Abad pertengahan dunia Barat
dikuasai system feodal yang berpuncak pada kaisar sedangkan kehidupan gereja
berpuncak pada Paus sebagai kepala gereja katolik Roma. Masyarakat Eropa inilah
yang menjadi pewaris kebudayaan Romawi
dan Yunani. Sumbangan terpenting dari dunia Islam dari abad pertengahan
terletak dibidang hukum perang.
Perdamaian Westphalia merupakan
peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern. Merupakan
dasar masyarakat internasional modern atas Negara-negara nasional. Hasil
pencapaian Perdamaian Westphalia:
- Selain mengakhiri perang Tiga
puluh tahun, perjanjian
- Perjanjian perdamaina itu mengakhiri untuk selamanya usaha kaisar Romawi yang suci ( The Holy Roman Emperor ) untuk menegakkan kembali Imperium Roma yang suci;
- Hubungan antara Negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional Negara itu masing-masing dan;
- Kemerdekaan Negara Nederland,
swiss dan Negara-negara kecil di Jerman diakui dalam perjanjian
Perjanjian Westphalia merupakan dasar bagi suatu susunan masyarakat
internasional yang baru, baik mengenai :
Ø Bentuk Negara, yaitu diadasarkan atas Negara-negara nasional tidak
lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan
Ø Hakikat negaradan pemerintahan yang tidak dipengaruhi gereja
lagi.
3. Hukum Internasional Pada Masa Abad ke XVI
s/d Awal Abad ke XX
Revolusi Perancis merupakan
penjelmaan pengeseran kekuasaan pemerintahan dari tangan raja ketangan
rakyat dan mencanangkan demokrasi
demokrasi dalam bentuknya yang modern, tidak membahayakan system masyarakat
internasional yang didasarkan atas Negara-negara nasional.
Konferensi perdamaian tahun 1856 dan Konferensi Jenewa tahun 1864
mempelopori Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 yang sangat penting
artinya dalam hukum internasional.
Konferensi perdamaian Den Haag II pada tahun 1907 yang menghasilkan
banyak konferensi internasional, yang penting artinya bagi perkembangan hukum
internasional yang penting artinya bagi perkembangan hukum internasional
terutama dibidang hukum perang. Konferensi perdamaian Den Haag tahun 1899 dan
tahun 1907 juga membentuk Mahkamah Abitrase Permanen.
Perjanjian Westphalia tahun 1647 dan dimasukilah tahap kedua
masyarakat internasional yaitu masa konsolidasi.
- Pertama, Negara sebagai kesatuan politik tertorial berdasarkan kebangsaan (nation state)
- Kedua, mengadakan perjanjian internasional bersifat umum dan meletakkan kaidah hukum yang berlaku secara universal
- Ketiga, dibentuknya Mahkamah Internasional Arbitrase Permanen.
Perjanjian Perdamaian Den Haag tahun 1907 dinamakan masa konsolidasi
masyarakat internasional modern, yaitu:
~ Diadakannya Perjanjian Melarang Perang sebagai suatu cara mencapai
tujuan nasional yakni Brand Kellog Pact yang
diadakan di Paris tahun 1928, dan
~ Didirikannya Liga Bangsa-Bangsa dengan perjanjian Versailles sesudah PErang
Dunia pertama dan PBB sesudah Perang Dunia II. Apabial perjanjian Brand Kellog
tahun 1928 mengenai larangan perang masih dapat kita anggap langkah konsolidasi
dalam perkembangan masyarakat internasional dalam kehidupan masyarakat
internasional.
Hakekat dan daya mengikat Hukum Internasional
Menurut John Austin (1790-1859), hukum adalah sebagai perintah dari
penguasa kepada pihak yang dikuasainya. Penguasa itu memiliki kedaulatan termasuk
kekuasaan untuk membuat hukum yang akan di berlakukan kepada pihak yang berada
dibawah kekuasaannya.
Peraturan tidak berasal dari penguasa yang berdaulat, peraturan
tersebut bukan merupakan norma belaka, seperti norma kesopanan dan norma
kesusilaan. Pandangan ini didasarkan adanya hukum pada pihak yang dikuasainya
merupakan penyangkalan atas eksistensi hukum yang berasal dari atau tumbuh
dalam pergaulan hidup bermasyarakat, contohnya hukum kebiasaan. Dan menurutnya
hukum kebiasaan bukanlah hukum melainkan hanya norma belaka.
Dapat disimpulkan Austin
Tidak mengherankan apabila timbul pandangan bahwa pada sebahagian
ahli hukum dan kalangan awam dipandang hukum serta sanksi-nya memiliki
keterkaitan dengan aparat atau lembaga penegak hukum. Tanpa adanya aparat dan
lembaga-lembaga hukum maka hukum tidak dipandang, atau seperti tak pernah ada.
Lembaga dan aparat-aparat penegak hukum serta sanksi hukum bukanlah
merupakan unsur yang paling menentukan dari suatu norma hukum . Eksistensi hukum lebih ditentukan oleh sikap
dan pandangan serta kesadaran hukum dari masyarakat, meskipun tidak ada
lembaga yang membuat maupun yang memaksakannya, norma ini adalah merupakan norma hukum.
Eksistensi hukum internasional tidak perlu diragukan lagi. Hukum
internsional sendiri dalam kehidupan sehari-hari telah diterima, dipatuhi dan
dihormati sebagai suatu norma hukum, seperti:
Ø Alat-alat perlengkapan Negara, khususnya yang memiliki tugas
menangani masalah-masalah luar negeri atau internasional.
Ø Perselisihan-perselisihan internasional, khususnya yang
menyangkut masalah yang mengandung aspek
hukum walaupun tidak selalu diselesaikan melalui jalur-jalur-jalur hubungna
internasional.
Ø Pelanggaran-pelanggaran atas kaedah-kaedah hukum internasional
ataupun konflik internasional yang sering kita jumpai dalam berita- berita
media massa
Ø Kaedah-kaedah hukum internasional dapat diterima dan diadaptasi
sebagai bagian dari hukum nasional Negara-negara.
Berlakunya Hukum Internasional
Keberadaan hukum internasional tidak perlu diragukan lagi. Persoalan
yang kemudian muncul adalah, mengapa hukum internasional itu mengikat
masyarajat internasional pada umumnya dan negara-negara pada khususnya.
- Aliran Hukum Alam (natural law)
Aliran ini memandang hukum itu berasal dan diturunkan oleh alam
kepada manusia melalui akal atau rasionya. Aliran hukum ini memandang hukum itu
tinggi, serta hanya mengakui satu macam hukum yang berlaku bagi seluruh dunia
yaitu hukum alam itu sendiri.
Kekurangan hukum ini sendiri adalah konsepnya yang terlalu abstrak,
smar-samar serta mengambang. Penafsirannya hukum ala mini tidak jelas, sehingga
pengertiannya bergantung pada penafsiran yang subyektif dari para
penganutnya.
- Aliran Hukum Positif
Aliran ini tidak memandang hukum itu berasal dai alam atau dari
Tuhan, melainkan hukum itu dibuat oleh manusia tumbuh hidup dan berlaku serta
berkembang dimasyarakat itu sendiri. Menurut aliran ini hukum mengikat apabila
masyarakat yang membuat hukum itu menghendakinya sendiri.
- Teori Kedaulatan Negara
Teori ini dianut oleh George Jelinnek, bahwa hukum itu mengikat
apabila Negara-negara apabila mereka menghendakinya. Apabila konsep ini
diterapkan akan terjadi kerancuan. Hukum internasional itu tergantung pada
kehendak individual Negara, ketidak pastian hukum dalam pengertian yang paling
ekstrim sama saja dengan kekacauan. Kbesan yang dimiliki setiap orang tanpa
batasan adalah anarkisme.
- Menurut Zorn, Anzilloti dan Trippel
Hakekat dan daya mengikat tidak didasarkan pada kehendak sepihak
Negara-negara, melainkan pada kehendak bersama Negara-negara. Hal ini merupakan
persetujuan dan perwujudan dari kehendak bersama Negara-negara.
Persetujuan bersama Negara-negara hanya bisa dibuktikan dalam bidang
hukum perjanjian, sebab suatu perjanjian antara Negara-negara baik bilateral maupun
multilateral akan terbentuk dan mengikat disebabkan adanya kesepakatan bersama.
- Teori Gurndnorm
Menurut Hans Kelsen teori ini bahwa hukum nasional dan hukum
internasional adalah bagian dari kesatuan hukum pada umumnya.
Bila kita telusuri dengan baik sebenarnya cukup logis, hanya kelsen
berhenti pada gurndnorm sebagai norma dasar tertinggi tanpa analisa lebih
lanjut mengapa gurndnorm sendiri dapat dijadikan dasar norma hukum dan
mempunyai kekuatan mengikat.. sehingga menjadi sangat abstrak dan mengambang.
Hubungan Antara Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
1. Tempat Hukum Internasional Dalam Tata Hukum
Secara Keseluruhan
Hukum berdasarkan pandangan objektivitas terdiri dari dua kesatuan
perangkat hukum.
- Paham Dualisme
Bersumber pada teori bahawa daya ikat hukum internasional bersumber
kepada kemauan Negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua
system atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya.
Salah satu akibat pokok yang terpenting dari pandangan dualisme,
yaitu bahwa kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin
bersumber dari hukum yang lainnya.
b.
Paham Monoisme
Didasarkan atas pmikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur
hidup manusia, dalam rangka pemikiran ini hukum internasional dan hukum
nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum
yang mengatur kehidupan manusia. Kesatuan antara hukum nasional dan hukum
internasional pada hakikatnya menganggap bahwa hukum internasional itu
bersumber pada hukum nasional, alasan utamanya adalah :
Ø Tidak ada satu organisasi diatas Negara-negara yang mengatur
kehidupan Negara-negara didunia.
Ø Dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional
terletak dalam wewenang Negara untuk mengadakan perjanjian internasional, jadi
wewenang konstitusional.
Pandangan dualisme, tidak masuk akal karena pada hakikatnya penyangkalan dari hukum
internasional sebagai suatu perangkat hukum yang mengatur kehidupan antar
Negara atau internasional.
Pandangan monoisme, yang mengaitkan tunduknya Negara (nasional) pada hukum
internasional dengan persoalan suatu hubungan subordinasi, walaupun menurut
logika lebih memuaskan, juga kurang tepat karena memang tidak sesuai denagn
kenyataannya.
c. Primat Hukum Internasional Menurut Praktik
Internasional
Perkembangan masyarakat internasional dewasa ini mengatakan bahwa
pada umumnya hukum internasional itu ditaati dan hukum nasional itu pada
hakikatnya tunduk pada hukum internasional. Kenyataan yang dilukiskan bahwa
pada umumnya Negara-negara didunia ini saling menghormati garis batas yang
memisahkan wilayahnya dari wilayah negara lain akan tetapi tidak berarti
bahwa tidak bisa terjadi sengketa.
4. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Menurut Hukum Positif Beberapa Negara
Hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional ialah
bahwa apabila kita menghendaki adanya masyarakat internasional yang aman dan
sejahtera, mau tidak mau kita harus mengakui adanya hukum internasional yang
mengatur masyarakat internasional.
Pengundangan dalam Undang-Undang nasional adalah mutlak diperlukan
yakni antara lain apabila diperlukan perubahan undang-undang nasional yang
langsung menyangkut hak warga Negara sebagai perorangan.
Subjek hukum internasional
Negara merupakan subjek hukum internasional yang terutama. Dewasa
ini Negara tidak merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Keadaan ini
terjadi karena berbagai perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat
internasional dari abad kea bad, karena merupakan pencerminan masyarakat
internasional dewasa ini.
Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum sebenarnya
hanyalah Negara, dan dimana perjanjian Internasional seperti misalnya
konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949 memberikan hak dan kewajiban tertentu,
maka hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak lansung kepada
orang-perorangan melalui Negara(nya) yang menjadi peserta konvensi itu.
Berlawanan dengan teori diatas ada teori lain yang menyatakan
kebalikannya secara sangta ekstrim yaitu bahwa sebenarnya individu merupakan
subjek hukum yang sesungguhnya dari hukum internasional, karena dalam analisa
terakhir individulah yang merupakan subjek segala hukum nsional meupun
internasional.
Sementara menurut teori yang dikemukakan oleh Kelsen dalam bukunya
Principles of International Law dengan
logika dan analisa yang sukar dibantah, apa yang dinamakan hak dan kewajiban
Negara itu. Dalm pandangan teori Kelsen ini Negara tidak lain dari suatu
konstruksi yuridis yang tidak akan mungkin tanpa manusia-manusia anggota
masyarakat Negara itu.
Dalam arti yang sebenarnya subjek hukum internasional adalah
pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional, subjek hukum
demikian dapat kita sebut subjek hukum Internasional penuh, Negara merupakan
subjek hukum internasional dalam arti ini
Dalam dua pendapat yng tertera diatas, terdapat berbagai macam
subjek hukum internasional yang memperoleh kedudukannya berdasarkan hukum kebiasaan
internasional karena perkembangan sejarah. Bagi pengamatan secara hukum
positif tidak menjadi soal apa yang
menjadi sumber hukum dari hak dan kewjiban itu. Apabila kita melihat persoalan
secara demikian maka hukum internasional mengenal subjek hukum internasional
tersebut:
1. Negara
Negara adalah subjek hukum Internasional dalam arti klsik, dan telah
demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Hingga kini masih ada
anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalh hukum antarnegara.
Di suatu Negara federal yang menjadi
pengemban hak dan kewajiban subjek hukum internasional adalh pemerintah
federal. Tetapi ada kalnya konstitusi federal memungkinkan Negara bagian
mempunyai hak dan kewajibannya terbatas atau melakukan hal yang dilakukan
pemerintah federal itu sendiri.
2. Takhta Suci
Takhta suci merupakan suatu subjek hukum arti yang penuh, dan
sejajar kedudukannya dengan negara. Hal ini terjadi terutama setelah
diadakannya perjanjian antara Italia dan takhta suci pada tanggal 11
februari 1929 ( Lateran treaty) yang mengembalikan sebidang tanah di Roma
kepada takhta suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan, yang dalm
perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui.
Dalam kategori ini, yaitu subjek hukum sebagai sejarah, walaupun
dalam arit yang jauh lebih terbatas
dapat pula disebut suatu satuan yang bernama “ order of the knights of Malta
3. Palang Merah Internasional
Palang Merah Internasional berkedudukan di Jenewa, dan memiliki
sejarah tersendiri dalam hukum Internasional. Organisasi ini dikatakan sebagai
suatu objek hukum (yang terbatas) lahir karena sejarah. Meskipun demikian
kedudukannya diperkuat dalam perjanjian dan kemudian konvensi-konvensi Palang
Merah. Sekarang Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai
organisasi Internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum
Internasional walaupun dengan ruang lingkup yang terbatas.
4. Organisasi Internasional
Kedudukan organisasi Internasional
sebagai subjek hukum Internasional sekarang tidak diragukan lagi,
walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini.
Organisasi Internasional seperti perserikatan bangsa-bangsa (PBB)
dan organisasi buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan kewajiban yang
ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Berdasarkan
kenyataan ini sudah dapat dikatakan bahwa PBB dan Organisasi Internasional
semacamnya merupakan subjek hukum Internasional, setidak-tidaknya menurut hukum
internasional khusus yang bersumberkan konvensi Internasional tadi.
Berdasarkan pendapat mahkamah internasional yang dinyatakan dalam
“advisory opinion” diatas kedudukan PBB dan organisasi serupa yaitu Badan-Badan
khusus ( specialized agencies) PBB sebagai subjek hukum menurut hukum internasional
tidak usah diragukan lagi.
5. Orang Perorangan (Individu)
Orang-perorangan sudah sejak dahulu dianggap sebagai subjek hukum
internasional. Perkembangan zaman yang seiring dengan perkembangan pengertian
subjek hukum internasional dari berbagai ketentuan, bertujuan melindungi hak
minoritas .
Putusan oleh mahkamah bahwa
apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada
orang-perorangan , maka hak itu harus diakui dan berlaku di mahkamah
internasional. Keputusan tersebut memperkuat arah perkembangan pemberian hak
kepada individu dalam perjanjian internasional yang dimulai dalam perjanjian.
Perkembangan inilah yang menuntut penjahat-penjahat perang dihadapan mahkamah
internasional yang khusus diadakan oleh Negara-negara sekutu yang menang
perang.
Hal terpenting bahwa seseorang dapat dianggap langsung bertanggumg
jawab sebagai individu bagi kejahatan perang dan kejahatan terhadap
perikemanusiaan, ia tak dapat berlindung lagi di belakang Negara.
Orang yang telah melakukan kejahatan genocide harus dihukum lepas
dari persoalan apakah mereka bertindak sebagai orang-perorangan, pejabat
pemerintah , pimpinan pemerintah atau Negara.
6. Pemberontak dan Pihak dalam sengketa
(belligerent)
Berdasarkan hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan
hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu ekhir-akhir
ini timbul perkembangan baru walaupun mirip dengan pengakuan status pihak yang
bersengketa dalam perang, memiliki cirri lain yang khas, yakni pengakuan
terhadap gerakan pembebasan.
Gerakan pembebasan ini merupakan penjelmaan dari suatu konsepsi baru
yang terutama dianut oleh Negara-negara dunia ketiga yang didasarkan atas
pengertian bahwa bangsa-bangsa dianggap mempunyai beberapa hak asasi, seperti:
- hak menentukan nasib sendiri
- hak secara bebas memilih system ekonomi politik dan social sendiri
- hak menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya.
Kini tidak dapat lagi dikatakan bahwa subjek hukum internasional hny
mengatur hubungan antar Negara satu-satunya merupakan nsubjek hukum
internasional. Saat ini jumlah subjek hukum internasional bukan hanya Negara
tapi kian bertambah.
Melihat substansi hukum internasional masa kini jumlah subjek hukum
lebih memperhatikan hak dan kepentingan orang-perorangan dna mengatur hubungan
(hukum) yang mencakup subjek hukum bukan Negara.
Semua ini merupakan penjelmaan dari masyarakat internasional itu
sendiri yang sedang berkembang dan berubah. Meskipun demikian, pada
kenyataannya masih menunjukkan konsepsi tradisional masih belum bisa
ditinggalkan begitu saja.
Objek Hukum Internsional
Objek hukum internasional sebagai sasaran hukum tidak bisa dianggap
sebagai pribadi internasional seperi halnya dengan subjek hukum internasional.
Objek hukum internasional dinamakan wilayah atau teritoir Negara.
Setiap Negara memiliki wilayah tertentu. Wilayah Negara dikatakan
sebagai objek hukum internasional, karena hukum internasional mengakui bahwa
tiap-tiap Negara memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayahnya masing-masing.
Ini berarti bahwa semua orang dan harta-harta yang ada didalam atau masuk
kedalam wilayah itu, dengan sendirinya akan jatuh dibawah kekuasaan tertinggi
Negara tersebut.
Wilayah Negara meliputi bumi (tanah) yang ada didalam lingkungan
perbatasan Negara itu, wilayah perairan, wilayah dasar laut dan tanah
dibawahnya yang terletak dibawah wilayah perairan , wilayah ruang udara,
pekarangan diplomatic, dan kapal-kapal layer dilaut bebas yang memakai
bendera.
·
Perbatasan
Negara
Perbatasan wilayah Negara
tidak berwujud secara konkret, melainkan berupa garis-garis perbatasan yang
diakui melintang diatas bumi dan memisahkan wilayah Negara satu dari yang
lainnya. Garis- garis perbatasan wilayah Negara itu dapat diberi tanda-tanda
atau tidak diberi tanda-tanda sama sekali.
·
Perluasan
Wilayah
Negara dapat memperluas wilayahnya dengan lima
- cession (penyerahan)
- occupation (pendudukan)
- accretion(penambahan)
- subjugation(pentaklukan)
- prescription (ke-daluwarsaan)
·
Cession
Cession adalah penyerahan kedaulatan atas wilayah itu dari Negara yang
memilikinya kepada Negara lain. Biasanya dilakukan melalui perjanjian
bilateral.yang menjadi objeknya adalah kedaulatan sebagian atau seluruh wilayah
Negara yang memberikan kedaulatannya meleburkan diri ke Negara yang menberimanya.
Contohnya : Timor Portugis menjadi Cessi
Republik Indonesia
·
Occupation
Occupation adalah tindakan Negara yang dijalankan dengan sengaja untuk
menduduki suatu wilayah agar memperoleh kedaulatan atasnya. Tetapi dalam
keadaan damai hal itu hanya dianggap sah menurut hukum internasional jika wilayah yang diduduki itu
tak ada dibawah kedaulatan Negara lain.
Pendudukan itu dapat diakui bila prinsip efektifitas telah dipenuhi.
Artinya jika yang menjalankan telah berhasil melaksanakan kekuasaan yang nyata
dalam wilayah yang didudukinya itu.
Misalnya telah mengadakan administrasi (organisasi kepegawaian) yang
dijalankan sesuai dan teratur . contohnya: Pulau Sipadan dan Ligitan.
·
Accoration
Accoration adalah wilayah Negara yang menjadi lebih meluas karena alam,
misalnya timbul pulau baru dari dalam laut yang termasuk dalam wilayah suatu
Negara. Penambahan wilayah itu bisa terjadi karena perbuatan manusia, contohnya
membuat bendungan seperti yang terjadi pada Negara Belanda, sehingga menjadi
sebuah daratan.
·
Subyugation
Subyugation biasanya didahului dengan perebutan oleh Negara yang menang dalam
peperangna melawan Negara yang kalah dalam peperangnan. Setelah perebutan itu,
maka wilayah tersebut akan dikuasai oleh “pemenang” perang.
·
Prescription
( Daluarsa/Verjaring )
Hal ini berarti sebuah Negara memperoleh tambahan wilayah baru dan
tidak ada gugatan dalam jangka waktu tertentu, dan jangka waktu tersebut tidak
ditetapkan dalam Hukum Internasional.
Menurut para ahli bahwa daluarsa ini terjadi apabila suatu Negara
memiliki wilayah Negara lain karena:
Ø Secara terang-terangan
Ø Berdasarkan kedaulatan
Ø Tidak ada yang menganggu dan sudah ditetapkan oleh Mahkamah
Internasional.
Konflik Internasional
v Metode-metode penyelesaian konflik international itu dibagi 2 yaitu:
- Penyelesaian secara damai, yaitu bahwa pihak bermufakat untuk penyelesaian secara singkat
- penyelesaian secara paksa, yakni bahwa pemecahan ditempuh secara paksa dengan kekerasan.
- Penyelesaian
Secara Damai
A. Arbitrase
Arbitrase yaitu penyerahan perkara kepada orang-orang tertentu yang disebut
arbitrase yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang memberikan keputusan
tanpa terlalu terikat pada pertimbangna hukumnya.
Arbitrase adalah sebuah lemabaga sejarah modern yang diakui sejak Traktat 1794
antara Amerika Serikat dengan Inggris yang menetapkan tiga komisi campurna
untuk mengatur perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan selam perundingan
traktat tersebut.
Prosedur Arbitrase:
- Setiap Negara menunjuk dua arbitrator, satu diantaranya warga Negaranya sendiri atau dipilih dari antara orang-orang yang telah dutunjuk oleh Negara itu sebagai anggota Mahkamah
- keputusan diambil berdasarkn banyak suara
B. Penyelesaian Yudisial
Merupakan penyelesaian yang diputus oleh Mahkamah Internasional yang
berada di Den Haag saat ini. Perbedaan Mahkamah dengan pengadilan Arbitral
yaitu:
- Mahkamah Internasional, sifatnya tetap (permanent), yang diatur
dengan statute dan peraturan prosedur badannya sendiri yang mengikat semua
pihak yang berhubungan dengan mahkamah
- Mahkamah Internasional mempunyai registrasi yang tetap
- Berita acaranya bersifat public, sedangkan pembelaan-pembelaan,
serta catatan tentang pendapatan dan pertimbangna-pertimbangan
dipublikasi.
- Pada asasnya, mahkamah terbuka bagi semua Negara untuk
penyelesaian yudisial semua kasus yang diajukan/dinyatakan dalam traktat
dan konvensi
- Kasus-kasus yang dapat diajukan adalah dalam bentuk tertentu
- Keanggotaan mahkamah adalah wakil dan bagian terbesar dari
masyarakat internasional, dan dari system hukum utama sampai batas
tertentu yang bukan merupakan persoalan dengan pengadilan lainnya.
- Akibatnya bagi mahkamah adalah untuk mengembangkan suatu cara yang konsisten dan untuk menjamin kesinambungan harapan smapai derajat tertentu yang tidak layak bagi pengadilan Ad Hock.
Yurisdiksi Mahkamah Internasional, mahkamah
terbuka terdiri atas:
~ Negara-negara peserta ( anggota
atau bukan anggota PBB )bagi statute
~ Negara-negara lainnya dengan
syarat yang ditentukan oleh Dewan Keamanan
PBB
Yang ditugaskan
untuk, memutuskan perkara yang dipertikaikan ( Contentious Case) dan memberikan
nasehat (advisory Opinion) .
B. Perundingan, Jasa-jasa
baik, perantaraan, Perdamaian atau Penyelidikan
v Jasa-jasa baik adalah pihak ketiga memberikan jasa-jasanya untuk mempertemukan
pihak-pihak yang bersengketa dan
menyarankan penyelesaiannya tanpa secara nyata ikut serta dalam perundingan
atau melakukan penyelidikan yang mendalam mengenai aspek-aspek persengketaan
tersebut
v Perantaran adalah peranan perantara yang sngat aktif dan iktu serta dalam
perundingan-perundingan dan mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa sedemikian
rupa hingga ditemukan penyelesaian damai, sekalipun saran-saran perantara
tersebut tidak mengikat
v Perdamaian adalah suatu
proses perumusan usul penyelesaian sengketa setelah mengadakan penyelidikan
fakta-fakta dan merupakan upaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa,
dan para pihak dibiarkan bebas untuk mnerima atau menolak usul-usul
tersebut.
v Penyelidikan adalah untuk menemukan fakta-fakta yang dipertikaikan, tanpa membuat
saran-saran khusus, dan dengan demikian mempersiapkan perundingan.
- Penyelesaian dibawah
Pengawasan PBB
Dewan dapat
bertindak dalam dua macam sengketa:
- Sengketa yang membahayakan kedamaian dan keamanan internasional
- Peristiwa-peristiwa yang mengancam perdamaian atau melanggar perdamaian dan tindakan-tidakan agresi
Maka tindakan
Dewan Keamanan PBB adalah
- Dewan dapat memanggil para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.
- Dewan dapat menyarankan prosedur-prosedur yang tepat dan cara-cara yang sesuai
- Dewan berwenang mengajukan saran-saran atau memutuskan tindakan apa yang diambil demi perdamaian dan keamanan internasional
Penyelesaian Konflik Internasional Secara Paksa
Penyelesaian Secara Paksa atau Kekerasan apabila Negara-negara tidak
mendapatkan jalan untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Cara-caranya
melalui:
1.Perang dan Tindakan
Bersenjata Bukan Perang
Perang bertujuan untuk menaklukkan lawan dan menetapkan
syarat-syarat penyelesaian yang harus diterima oleh lawan .
2. Retorsi
Retorsi merupakan istilah teknis untuk balas dendam oleh suatu
Negara terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak bersahabat, tetapi sah. Misalnya
meregangnya hubungan diplomatic, pencabutan konsensi-konsensi pajak atau tariff
3. Tindakan
Pembalasan
Merupakan cara yang digunakan suatu Negara untuk memperoleh ganti
rugi dari Negara lain. Perbedaan antara pembalasan dan retorsi adalah bahwa
tindakan pemabalasan dilakukan dengan perbuatan illegal, sedangkan retorsi
dilakukan dengan tidak bertentangan dengan hukum.
4.
Blokade Secara Damai
Blokade secara damai dialkukan pertama kali pada tahun 1827. Pada
umumnya blockade dilakukan oleh Negara besar terhadap Negara besar terhadap
Negara kecil dengan angkatan laut.
5.
Intervensi
Campur tangan pihak ketiga dlam hal penyelesaian sengketa yang mana
pihak ketiga ini mendukung salah satu Negara yang sedang bersengketa dengan
maksud tertentu. s
Daftar Pustaka
v
Starke,
J.G., Introduction to Internasional Law ( Pengantar Hukum Internasional) ed, Bandung
v
Kusumaatmadja,
Mochtar, Pengantar Hukum Internasional , Bandung 2003.
v
Mauna
Boer, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika
Global, Edisi-I,Penerbit Alumni, Bandung
v
WWW.
Google. Com
v
WWW.
Yahoo.Com
No comments:
Post a Comment